KESERIUSAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 3 GILI DIPERTANYAKAN

Lombok Utara – Kalangan pengusaha dan masyarakat diwilayah kawasan wisata tiga gili, kecamatan Pemenang, lombok utara, kini mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di wilayah yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi lombok utara tersebut.

Tidak hanya itu, bahkan klaim Pemerintah provinsi NTB dalam perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memasukan kawasan wisata tiga gili, lombok utara dan wilayah Senggigi, lombok barat sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi, dipersoalkan karena terbukti tidak berbanding lurus dengan fakta dan akselerasi keberpihakan anggaran pembangunan dikawasan wisata andalan tersebut.

Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi Penguasaha Gili Indah (APGA), M.Zakaria, ketika menemui anggota Badan Anggaran dan ketua komis I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Lombok Utara sabtu pekan kemarin.Menurut mantan Kades Gili Indah itu, klaim pemprov tersebut tidak lebih hanya sebagai bentuk program kosong diatas kertas yang tidak memiliki arah yang jelas.

Terbukti, hingga saat ini berbagai fasilitas wisata standar sebagai penunjang layanan pariwisata bahkan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan jalan, energi listrik dan air bersih termasuk diantaranya fasilitas kesehatan da pendidika, nyaris tidak diperhatikan oleh pemerintah provinsi termasuk pemkab lombok utara selaku pemilik wilayah teritorial.

Ia juga mempertanyakan, sikap pihak pemda KLU baik eksekutif dan legislatif atas klaim pemprov tersebut. Sebab klaim sepihak itu, kini menimbulkan ketimpangan otoritas kewenangan antara kedua pemerintahan yang justrudikhawatirkan memperlambat proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tiga gili, tegas Zakaria.

Oleh sebab itu, Zakaria bersama elemen masyarakat gili, menfukung sekaligus mendesak pemda KLU agar mempertegas sikap atas klaim provinsi terhadap tiga gili, agar segala kebijakan pembangunan dapat terealisasi dengan pasti dikawasan wisata bahari itu.

ketua komisi I DPRD lombok utara, Jasman Hadi,SH., mengatakan, bahwa pemda tetap berupaya melaksanakan proses pembangunan secara merata dengan memprioritaskan kebutuhan dasar yang urgen sesuai kemampuan anggaran.

Jasman juga menegaskan, Tuntutan warga gili indah soal pemerataan pembangunan dan sikap atas klaim pemprov NTB atas tiga gili itu tetap akan menjadi bahan pembicaraan Banggar DPRD dengan eksekutif, agar alokasi APBD-P 2012 dapat disesuaikan kewilayah gili indah dan sekitarnya